Direktur Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi
Anggaran (Fitra) Uchok Sky Khadafi mengatakan, menteri asal partai
politik (parpol) dalam pengelolaan anggaran sangat amburadul, hingga
ditemukan adanya indikasi kerugian negara.
"Indikasi kerugian negara ini sangat merugikan masyarakat sebagai pembayar pajak," ujar Ucok melalui siaran persnya yang diterima Sindonews, Kamis (2/5/2013).
Lebih jauh Ucok menjelaskan, indikasi kerugian negara ditemukan dalam audit BPK tahun 2012 semester II, BPK yang mencatat ada kerugian negara sebesar Rp8,311,534,656,000 untuk 1.950 kasus dan 15 lembaga atau kementerian.
Indikasi kerugian negara, pertama kementerian sudah memberikan laporan keuangan tapi belum sesuai dengan standar auditor. "Maka uang negara belum dikembalikan ke kas negara," kata dia.
Lanjutnya, pemerintah sama sekali belum menindak lanjuti hasil temuan auditor negara, dan berarti pemerintah belum mengembalikan uang negara ke kas Negara.
Berikut 15 kementerian yang dimaksud:
1. Kementerian Kehutanan, kerugian negara sebesar Rp7.1 triliun, ditambah dengan USD36,138,280 dengan 278 kasus.
2. Kementerian ESDM , kerugian negara sebesar Rp379.1 miliar ditambah dengan USD28,035,280, dengan 72 kasus.
3. Kemenko Kesra, kerugian negara sebesar Rp268.9 miliar dengan 76 kasus.
4. Kementerian Pertanian, kerugian negara sebesar Rp200.4 miliar dengan 127 kasus.
5. Kemenkominfo, kerugian negara sebesar Rp174 milyar ditambah dengan USD13,720, dan KRW. 3,075,010 dengan 198 kasus.
6. Kemeneterian Agama, kerugian negara sebesar Rp79 miliar ditambah dengan USD149,510 dengan 572 kasus.
7. Kementerian Sosial, kerugian negara sebesar Rp17.6 miliar dengan 84 kasus.
8. Kementerian Nakertrans, kerugian negara sebesar Rp17 miliar USD186,800 dengan 115 kasus.
9. Kementerian Perhubungan, kerugian negaran sebesar Rp11 miliar ditambah USD145,130 dengan 167 kasus.
10. Kementerian Perumahaan Rakyat, sebesar Rp7.9 miliar dengan 15 kasus.
11. Kementerian Kelautan dan Perikanan, sebesar Rp7.6 miliar dengan 138 kasus.
12. Kementerian Koperasi dan UKM, sebesar Rp5.7 miliar dengan 17 kasus.
13. Kementerian Hukum dan HAM, kerugian negara sebesar Rp2.4 miliar dengan 71 kasus.
14. Kementerian PDT, kerugian negaran sebesar Rp888 juta dengan 14 kasus.
15. Kementerian PAN dan Refromasi birokrasi, kerugian negaran sebesar Rp566 juta dengan enam kasus
"Indikasi kerugian negara ini sangat merugikan masyarakat sebagai pembayar pajak," ujar Ucok melalui siaran persnya yang diterima Sindonews, Kamis (2/5/2013).
Lebih jauh Ucok menjelaskan, indikasi kerugian negara ditemukan dalam audit BPK tahun 2012 semester II, BPK yang mencatat ada kerugian negara sebesar Rp8,311,534,656,000 untuk 1.950 kasus dan 15 lembaga atau kementerian.
Indikasi kerugian negara, pertama kementerian sudah memberikan laporan keuangan tapi belum sesuai dengan standar auditor. "Maka uang negara belum dikembalikan ke kas negara," kata dia.
Lanjutnya, pemerintah sama sekali belum menindak lanjuti hasil temuan auditor negara, dan berarti pemerintah belum mengembalikan uang negara ke kas Negara.
Berikut 15 kementerian yang dimaksud:
1. Kementerian Kehutanan, kerugian negara sebesar Rp7.1 triliun, ditambah dengan USD36,138,280 dengan 278 kasus.
2. Kementerian ESDM , kerugian negara sebesar Rp379.1 miliar ditambah dengan USD28,035,280, dengan 72 kasus.
3. Kemenko Kesra, kerugian negara sebesar Rp268.9 miliar dengan 76 kasus.
4. Kementerian Pertanian, kerugian negara sebesar Rp200.4 miliar dengan 127 kasus.
5. Kemenkominfo, kerugian negara sebesar Rp174 milyar ditambah dengan USD13,720, dan KRW. 3,075,010 dengan 198 kasus.
6. Kemeneterian Agama, kerugian negara sebesar Rp79 miliar ditambah dengan USD149,510 dengan 572 kasus.
7. Kementerian Sosial, kerugian negara sebesar Rp17.6 miliar dengan 84 kasus.
8. Kementerian Nakertrans, kerugian negara sebesar Rp17 miliar USD186,800 dengan 115 kasus.
9. Kementerian Perhubungan, kerugian negaran sebesar Rp11 miliar ditambah USD145,130 dengan 167 kasus.
10. Kementerian Perumahaan Rakyat, sebesar Rp7.9 miliar dengan 15 kasus.
11. Kementerian Kelautan dan Perikanan, sebesar Rp7.6 miliar dengan 138 kasus.
12. Kementerian Koperasi dan UKM, sebesar Rp5.7 miliar dengan 17 kasus.
13. Kementerian Hukum dan HAM, kerugian negara sebesar Rp2.4 miliar dengan 71 kasus.
14. Kementerian PDT, kerugian negaran sebesar Rp888 juta dengan 14 kasus.
15. Kementerian PAN dan Refromasi birokrasi, kerugian negaran sebesar Rp566 juta dengan enam kasus
Written by Afandy
We are Creative Blogger Theme Wavers which provides user friendly, effective and easy to use themes. Each support has free and providing HD support screen casting.
0 comments:
Post a Comment